Klaim Historis China Atas Laut Natuna Terpatahkan karena Ini

(Ilustrasi: jedadulu.com)

Sebelum ribut-ribut klaim China atas wilayah perairan dekat Natuna pada awal Januari 2020, dunia sudah dikejutkan dengan pengumuman Indonesia pada 4 Juli 2017 soal pergantian nama bagian dari wilayah itu menjadi Laut Natuna Utara. Nama baru tersebut mencakup wilayah utara pulau-pulau di Natuna yang sebagian termasuk dalam “nine dash lines” (sembilan garis putus-putus) yang kerap diklaim China sebagai lautan yang terbentang sejauh lima ratus mil dari pantai daratan sampai ke pantai Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, dan Indonesia.

Garis putus-putus pada peta China kehilangan dua tanda hubungnya pada 1952. Saat itu penguasa China Mao Zedong mengklaim Teluk Tonkin, Vietnam masuk wilayahnya. Kemudian, pada 12 Juli 2016, pengadilan internasional memutuskan demarkasi sembilan garis putus-putus tidak dapat digunakan Beijing untuk mengajukan klaim Laut China Selatan.

Garis tersebut, yang pertama kali ditulis pada peta China pada tahun 1947, tidak memiliki dasar hukum untuk klaim maritim berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda. China pun marah dengan keputusan tersebut.

Wang Ying, seorang ahli geografi kelautan China, juga merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Ying berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan China dan merupakan murid Yang Huairen, seorang ahli geografi China, yang pada 1947 membantu membuat sketsa berbentuk huruf U, 11 garis putus-putus pada peta China. Ini untuk membatasi sekitar 90 persen Laut China Selatan yang diperebutkan menjadi bagian negaranya.

Yang Huairen membuat katalog klaim maritim China. Pada 1947, ia bekerja membuat peta 11 garis putus-putus dan 286 pulau batu dan karang di Laut China Selatan. Yang membantu memberi nama secara resmi setiap bongkahan batu dan karang, merujuk pada wilayah secara kolektif sebagai Kepulauan Laut China Selatan.

Tetapi dua tahun kemudian, kaum Nasionalis kalah dari komunis dalam perang saudara China. Selama Revolusi Kebudayaan yang dihukum atas tudingan otoritas akademik anti-revolusi karena hubungannya dengan kaum nasionalis.

Keputusan Mao Zedong, melalui Perdana Menteri Zhou Enlai, untuk menyerahkan Teluk Tonkin ke Vietnam pada 1952, menghapus dua dari 11 garis putus-putus Laut China Selatan.

Setelah penjelajahan laut selama Dinasti Ming (1368-1644), kaisar Tiongkok sebagian besar menutup kerajaan dari lautan. Sebagai akibatnya, kata Wang, bukti kartografi klaim China atas Laut China Selatan langka.  Pada 1911,  Qing hanya menunjukkan Laut China Selatan sebagai danau kecil.

Namun Wang berpendapat banyak bukti sejarah mendukung klaim Beijing atas kedaulatan masa lalu China atas Laut China Selatan, mulai dari pecahan tembikar hingga buku panduan navigasi yang digunakan oleh nelayan China.

Tentu saja, negara-negara lain yang berbagi jalur air, seperti Vietnam, Malaysia dan Filipina, memiliki temuan arkeologis sendiri yang disebut bukti rakyatnya juga menjelajahi Laut China Selatan. Selain itu, konvensi maritim internasional, di mana China menjadi anggotanya, kurang memperhatikan sejarah dalam hal memutuskan klaim atas laut oleh negara-negara non-kepulauan.

Pada akhirnya, bahkan tidak jelas apa arti garis sembilan putus-putus bagi China. Menurut Wang, untuk rata-rata orang China, setiap tetesan air laut di dalam garis-garis tersebut jelas milik China.

Langkah Indonesia mengganti nama jadi Laut Natuna Utara pada 2017, merupakan pengingat betapa seriusnya Indonesia memperlakukan posisinya sebagai tempat kerajaan perdagangan kuno dan lokasi beberapa selat strategis paling penting di dunia, yaitu Melaka, Sunda, Lombok, dan Makassar.

Meskipun Indonesia tidak memiliki sengketa pulau dengan China, pendiriannya di perairan Natuna menyatukannya dengan negara-negara pesisir lainnya dalam menghadapi China (meskipun Filipina di bawah Presiden Duterte saat ini tampaknya lebih memilih uang China untuk kedaulatan atas lautannya).

Tahun lalu, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag menerapkan konvensi tersebut untuk menentukan secara tegas Filipina dalam klaimnya terhadap tindakan China di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya, termasuk mengusir kapal nelayan Filipina, dan membangun struktur pada batu dan kawanan yang tidak memiliki status dari pulau. Dengan melakukan hal tersebut, pengadilan menolak klaim China terhadap keseluruhan laut dan dengan implikasi perairan Natuna Utara.

Jangan membayangkan istilah Laut China Selatan menyiratkan kepemilikan China. Ini adalah konstruksi Barat yang berasal dari sekitar tahun 1900. Portugis tiba di sana pada awal abad ke-16 dan menyebutnya Laut Cham, setelah kerajaan maritim pesisir Vietnam. Nama lain di berbagai zaman meliputi Laut Luzon dan (oleh pedagang Arab awal) Laut Cengkeh. Ke China sudah lama Laut Selatan dan ke Vietnam Laut Timur.

Laut Melayu adalah istilah lain yang telah diterapkan untuknya dan tetangganya yang terdekat, laut Jawa, Sulu, dan Banda. Laut China Selatan sendiri sebagian besar merupakan lautan Melayu, sebagaimana didefinisikan oleh kelompok budaya dan bahasa dari mayoritas orang yang tinggal di sepanjang tepiannya.

Sebelumnya, Kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatra memegang kekuasaan serupa melalui kontrol atas Selat Melaka dan oleh karena itu semua perdagangan laut antara China dan Kepulauan Rempah-Rempah dengan India, Arab, dan sekitarnya. Pada masa inilah kapal-kapal dari kepulauan membawa koloni pertama ke Madagaskar, meninggalkan jejak bahasa dan genetika yang masih ada sampai hari ini. Mereka juga diperdagangkan melintasi samudera India ke Afrika dan Yaman.

Orang Romawi pertama yang diketahui telah mengunjungi China melakukannya di laut melalui India dan semenanjung Melayu. Perdagangan menyebarkan Buddhisme ke Sumatra dan Jawa, di mana pada abad kelima ia berkembang sedemikian rupa sehingga Sriwijaya menarik biksu China

Perdagangan dengan China meledak pada Dinasti Tang ketujuh sampai kesepuluh, sebuah era perdamaian dan kemajuan. Ketika orang China dilarang pergi ke luar negeri, perdagangan membawa sejumlah besar pedagang India, Melayu, Persia, dan Arab untuk menetap di pelabuhan China selatan Guangzhou dan Quanzhou, dan kemakmuran ke pelabuhan Sumatra, Jawa, dan semenanjung Melayu.

Tidak sampai era Song Selatan, ketika Cina utara berada di bawah pemerintahan Asia Tengah, orang-orang China mulai berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan, dan bahkan kemudian kapal tersebut tidak berada di kapal mereka sendiri. Dinasti Yuan yang mengikuti pembatasan lebih lanjut mengenai partisipasi China dalam perdagangan, tapi juga menyerang Jawa saat Raja Singasari di Jawa Timur menolak untuk memberikan penghormatan kepada kaisar Kubilai Khan. Invasi itu adalah bencana. Yang diinginkan Kublai adalah penyerahan politik yang melampaui apa yang disebut “upeti” misi yang dikirim oleh negara-negara perdagangan ke istana kekaisaran

Sudut Pandang Indonesia 

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatannya di perairan Natuna. Sebaliknya, Indonesia menolak secara tegas klaim historis China atas ZEE Indonesia

Pertama, klaim historis China bahwa sejak dulu nelayan China telah lama beraktivitas di perairan tersebut bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak pernah diakui UNCLOS 1982.

Indonesia juga menolak istilah ‘relevant waters’ yang diklaim China karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kedua, Indonesia mendesak China untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perikal klaim di ZEEI berdasarkan UNCLOS 1982. Ketiga, berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan China sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apapun tentang delimitasi batas maritim.

Apa sebenarnya UNCLOS itu? Ini adalah singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea, yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini melalui UU No 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982.

Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu

Termasuk dalam ketentuan konvensi adalah ZEE Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Kali ini, kapal-kapal China berani kembali melakukan kegiatan eksploitasi tanpa izin di wilayah tersebut. Tidak hanya tanpa izin, namun juga bersikukuh pada klaim sepihaknya atas hak eksploitasi di sana.

Penguatan kewilayahan laut Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 juga telah diperkuat melalui UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang ini menjadikan Deklarasi Djuanda 1957 juncto UNCLOS 1982 sebagai salah satu momentum penting yang menjadi pilar memperkukuh keberadaan Indonesia suatu negara. Dua momentum lain adalah Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Catatan Kerajaan Majapahit menjelaskan armada Laut Jawa yang berdagang ke China bukan sebaliknya, pedagang China yang ke Nusantara. Pada masa Airlangga tidak mencatat ada pedagangan China di Tanah Jawa menurut prasasti pataka 1021 M. 

Baru pada tahun 1416 M, tercatat Yingya Shenglan, China sebagai warga kialan yang tinggal di Jawa. Prapanca 1305 M menjelaskan Shenglan sebagai bagian dari kebijakan Majapahit.

Bertentangan dengan apa yang sering diasumsikan, misi ini kebanyakan tidak memiliki implikasi politik. Mereka paling sering terjadi pada saat persaingan antarpasar paling ketat. Tribute adalah pembayaran untuk menerima preferensi untuk perdagangan di China, dan ini juga berlaku sebaliknya.

Pedagang China yang mengunjungi Filipina harus membawa hadiah untuk kepala suku setempat agar diizinkan berdagang. Ambisi kekaisaran Kubilai sebagian diambil oleh Dinasti Ming dengan pengiriman antara 1405 dan 1433 dari tujuh armada besar di bawah kasim Muslim Zheng He untuk menunjukkan kekuasaan China di sepanjang laut selatan dan barat, menuntut penguasa lokal mengakui supremasi kaisar.

Namun, pelayaran itu memiliki nilai strategis yang kurang dan terlalu mahal untuk dipertahankan. Mereka juga tidak banyak berkontribusi dalam pengembangan perdagangan China. Pada saat itu, permukiman kecil pedagang Cina dapat ditemukan di pelabuhan Jawa dan Sumatra, beberapa akibat pembersihan orang-orang Muslim di Quanzhou, namun mereka masih merupakan pemain kecil ketika, hanya delapan puluh tahun setelah pelayaran terakhir Zheng He, orang Portugis tiba untuk menaklukkan Melaka, kota Muslim Melayu yang merupakan daerah pemberdayaan kawasan ini.

Jika didalami dari jalur perniagaan maritim, Indonesia memiliki sejarah lebih tua daripada China. Penamaan Natuna Utara merupakan pertanda bahwa negara kepulauan terbesar di dunia akan berdiri teguh, mendorong Filipina dan Malaysia untuk melakukan hal yang sama, sampai pertarungan arogansi China mereda dan dapat memperlakukan 400 juta tetangga maritimnya serta, mengakui pelaut, dan perdagangan mereka.

Jika hanya berdasarkan Klaim Sepihak Menurut sebuah karya Sastra Sunda (Caritha Parahyanan) ada kegiatan memuliakan Raja Sanjaya (Kerajaan Medang Jawa Tengah) sebagai sang penakluk agung  yang menguasai Bali, Sumatra, Kamboja bahkan India, dan China di bawah kekuasannya. Meskipun mungkin yang dimaksud hanya China bagian selatan dan India bagian timur, tetap tidak mustahil begitu agungnya Kerajaan Medang

Ini karena jika pujangga kerajaan itu sendiri yang mengatakanya untuk memuliakan rajanya sendiri, klaimnya bisa dipertanyakan. Tetapi jika kerajaan lain yang mengakui wilayah kedaulatan kerajaan lain yang begitu luas, bisa jadi pernyataan orang-orang Sunda itu adalah kebenaran. Namun demikian, biar sejarah yang membuktikannya.

Sumber:

- Muhammad Rizal Qosim
(Di Balik Buntuhnya Majapahit dan Berdirinya Kerajaan Islam di Jawa, September 2019)
- Bernard H.M Vlekke
(Nusantara, History of Indonesia, 1943)
- hukumonline.com
- koran Harian Republika, Rabu, 15 Januari 2020 (Yoniviter, peneliti senior FPIK IPB)
- merdeka.com
- matamatapolitik.com
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20200106140946-4-127958/ramai-ramai-negara-asean-geram-karena-klaim-laut-china

(Damar Pratama Yuwanto)